No PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI Link
     
1 Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan.
2 Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
3 Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
4 Keputusan KMA No 080 SK VIII 2006 Ttg Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan
5 Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung.
6 Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7 Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama.
No PEDOAMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI Link
1 Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2 Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
3 Penjelasan Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.1-144 KMA SK I 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta Lampiran)
 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026 KMA SK II 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
 6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
 7 Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
No PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL PEGAWAI Link
1 Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2 Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
3 Peraturan Pemerintah RI No.20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
4 Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
 5 Peraturan Pemerintah RI No.24 Th.1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
 6 Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 7 Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
 8 Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim
 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.070 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
 11 Keputusan Mahkamah Agung RI No.071
 12 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
 13 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI
 14 Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
 15 Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19 PB
 16 Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 17 Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
 18 Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
No PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN Link
1 Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001SKBU-AI2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna AnggaranPengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan
2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER 22 PB 2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.
3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-08 PB 2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar.
4 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11 PB 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66
5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-11 PB 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67
6 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-33
7 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.PER-66 PB 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8 Peraturan Menteri Keuangan No.84 PMK.02 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012.
9 Peraturan Menteri Keuangan RI No.45
10 Peraturan Menteri Keuangan RI No.49 PMK.02 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.
11 Peraturan Menteri Keuangan RI No.125 PMK.05 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil.
12 Peraturan Menteri Keuangan RI No.170 PMK.05 2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja.
13 Peraturan Menteri Keuangan RI No.171 PMK 05 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
14 Peraturan Menteri Keuangan RI No.237
15 Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sip
16 Peraturan Pemerintah RI No.39 Th.2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah.
17 Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE 5 PB 2012 tentang Penarikan Dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.
18 Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE 14 PB 2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai.
19 Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No.SE 35 PB 2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak.